Bahlil Lahadalia Usulkan Reformulasi Kebijakan Hilirisasi untuk Optimalisasi Manufaktur Indonesia

Memo Bekasi – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, telah mengajukan empat reformulasi dan formulasi kebijakan hilirisasi yang bertujuan untuk memaksimalkan kebijakan tersebut agar memberikan nilai tambah yang signifikan bagi sektor manufaktur di Indonesia. Usulan ini disampaikan oleh Bahlil dalam disertasinya saat sidang promosi doktor di Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, pada hari Rabu.

Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan bahwa salah satu rekomendasi utama adalah reformulasi kebijakan alokasi dana bagi hasil (DBH) yang mengharuskan pemerintah daerah menerima antara 30 hingga 45 persen dari penerimaan negara yang diperoleh dari hilirisasi. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi daerah dalam keuntungan yang dihasilkan dari proses hilirisasi. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya dukungan pembiayaan untuk pengusaha nasional agar lebih terlibat dalam sektor hilirisasi.

“Saya sering mendengar pertanyaan mengapa nilai tambah dari hilirisasi sering kali hanya menguntungkan pihak asing. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan pembiayaan dari perbankan nasional untuk investasi di sektor hilirisasi,” ungkap Bahlil. Ia menekankan perlunya reformulasi kebijakan yang dapat memperkuat kemitraan antara investor asing dan pengusaha lokal, serta mendorong diversifikasi investasi untuk memastikan keberlanjutan setelah titik impas (break-even point).

Menteri Bahlil menunjukkan komitmennya untuk melanjutkan upaya pemajuan hilirisasi di Indonesia jika ia kembali diberikan amanah dalam kabinet yang akan datang. “Jika kami masih dipercayakan oleh Presiden terpilih, kami akan terus berupaya memajukan hilirisasi,” tegasnya.

Dia juga mengungkapkan bahwa hilirisasi telah memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Sebagai contoh, hilirisasi nikel yang sebelumnya hanya menyumbang 3,3 miliar dolar AS dalam ekspor pada tahun 2017, kini melonjak menjadi 33,5 miliar dolar AS pada tahun 2023.

Sementara itu, Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, juga berkomitmen untuk melanjutkan kebijakan hilirisasi yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo selama dua periode. Dalam visi dan misi Asta Cita yang mereka terapkan, salah satu fokus utama adalah keberlanjutan hilirisasi dan industrialisasi guna meningkatkan nilai tambah dalam negeri.

Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan juga menjadi bagian integral dari program yang akan dilaksanakan, termasuk sektor maritim. Sebelumnya, Prabowo Subianto menegaskan tekadnya untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia melalui hilirisasi sumber daya alam yang ada, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. “Saya telah menerima mandat dari rakyat Indonesia dengan tujuan utama untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air,” tambah Prabowo saat memberikan sambutan di acara Repnas National Conference di Jakarta pada 14 Oktober.