OJK Gelar Pasar Keuangan Rakyat untuk Tingkatkan Inklusi dan Literasi Keuangan di Lombok Timur
Memo Bekasi – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru-baru ini mengadakan Pasar Keuangan Rakyat di Taman Rinjani Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Acara ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan inklusivitas dan literasi keuangan di masyarakat setempat. Kepala OJK Nusa Tenggara Barat, Rudi Sulistyo, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan puncak dari Bulan Inklusi Keuangan, yang diadakan bekerja sama dengan Bank Indonesia, Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK), dan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
Menurut Rudi, pentingnya peningkatan inklusi dan literasi keuangan tidak bisa dipandang sebelah mata. “Inklusi dan literasi keuangan berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Inklusi keuangan adalah kunci, karena memberikan akses kepada masyarakat,” tuturnya saat acara yang berlangsung dari tanggal 18 hingga 20 Oktober 2024.
Pasar Keuangan Rakyat ini tidak hanya menyajikan berbagai informasi keuangan, tetapi juga dilengkapi dengan pertemuan bisnis, edukasi, lomba, serta panggung hiburan. Salah satu momen penting dalam acara tersebut adalah pemberian penghargaan kepada Desa Cakap Keuangan untuk perangkat desa, serta peluncuran ekosistem pondok pesantren inklusif keuangan syariah (EPIKS). Di samping itu, juga diadakan gelar wicara dan pelatihan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Rudi menambahkan bahwa OJK memberikan akses kepada para pengusaha lokal di Lombok Timur untuk bertemu dengan FKIJK, sehingga mereka dapat membuka rekening, mengikuti asuransi, serta menjadi nasabah di lembaga keuangan seperti Pegadaian dan Permodalan Nasional Madani (PMN). Dengan semakin banyaknya akses yang diberikan, diharapkan masyarakat akan lebih memahami konsep keuangan secara menyeluruh, sehingga dapat terhindar dari penipuan yang berkaitan dengan tawaran keuangan yang tidak jelas.
“Harapan kami, kegiatan ini dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Lombok Timur dan Nusa Tenggara Barat secara keseluruhan,” ujarnya.
OJK mencatat bahwa indeks literasi keuangan masyarakat di Nusa Tenggara Barat mencapai 65,45 persen, menjadikannya sebagai angka tertinggi kedua secara nasional pada tahun 2023, dan jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional yang hanya 49,68 persen. Sementara itu, tingkat inklusi keuangan di daerah tersebut berada di angka 82,34 persen, sedikit di bawah rata-rata nasional yang mencapai 85,10 persen.
Penjabat Bupati Lombok Timur, Muhammad Juaini Taofik, juga memberikan apresiasi atas upaya OJK dalam memperluas literasi dan inklusi keuangan kepada masyarakat dan pengusaha lokal. Ia mencatat bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang 27,02 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lombok Timur pada tahun 2023. Namun, hanya 15 persen dari pelaku usaha di sektor tersebut yang mengakses lembaga perbankan.
“Jika akses perbankan untuk sektor pertanian ini bisa meningkat dari 15 persen ke 20 hingga 27 persen, pertumbuhan ekonomi di Lombok Timur bisa menjadi luar biasa,” pungkas Taofik, menekankan pentingnya akses keuangan bagi pengusaha lokal.
