Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Resmi Didirikan untuk Memperkuat Pemberantasan Korupsi di Indonesia
https://www.merdeka.com/
Memo Bekasi – Pada 15 Oktober 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani peraturan presiden (perpres) yang menandai pembentukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor). Ini merupakan langkah signifikan dalam usaha untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia, mengingat masalah korupsi yang masih menjadi tantangan serius bagi negara.
Perpres yang dikeluarkan adalah nomor 122 Tahun 2024, yang menjadi perubahan kelima dari Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri. Dengan adanya pembentukan Kortas Tipikor, struktur organisasi Polri mengalami penambahan penting yang diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam upaya pemberantasan korupsi.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan bahwa dalam Kortas Tipikor, terdapat tiga direktorat baru yang akan berperan aktif dalam tugas pemberantasan korupsi. Ketiga direktorat tersebut adalah Direktorat Pencegahan, Direktorat Pendidikan, dan Direktorat Penelusuran dan Pengamanan Aset. Penambahan direktorat ini menunjukkan komitmen Polri untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menangani kasus-kasus korupsi yang marak terjadi.
“Di dalam konteks ini ditambahkan Direktorat, yakni Direktorat Pencegahan, kemudian Direktorat Penyidikan, dan Direktorat Penelusuran dan Pengamanan Aset,” ujar Listyo saat memberikan keterangan kepada wartawan di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Penjelasan ini memberikan gambaran jelas tentang fungsi masing-masing direktorat dalam struktur baru ini.
Pembentukan Kortas Tipikor juga diharapkan dapat menciptakan sinergi yang lebih baik antara Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan kejaksaan. Listyo menegaskan bahwa kolaborasi antarinstansi ini sangat penting dalam mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana korupsi. Melalui kerja sama ini, diharapkan upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih efektif dan menyeluruh.
“Hal ini sejalan dengan kebijakan Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto terhadap pemberantasan korupsi. Tentunya kami menyesuaikan apa yang diharapkan oleh beliau berdua, sehingga bisa kita optimalkan dan tentunya bekerja sama dengan seluruh stakeholder terkait,” tambahnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pihak kepolisian tidak hanya bertindak sendiri, tetapi juga menggandeng berbagai pihak yang memiliki peran dalam penanggulangan korupsi.
Pemberantasan korupsi adalah salah satu agenda prioritas pemerintah, dan dengan dibentuknya Kortas Tipikor, diharapkan akan ada langkah-langkah konkret yang diambil untuk menindaklanjuti kasus-kasus korupsi yang ada. Dengan adanya struktur yang lebih terorganisir, serta ditunjang oleh profesionalisme dan integritas para anggotanya, Kortas Tipikor memiliki potensi untuk membawa perubahan positif bagi upaya pemberantasan korupsi di tanah air.
Kehadiran Kortas Tipikor juga diharapkan dapat memberikan kepercayaan lebih kepada masyarakat bahwa pemerintah serius dalam menangani masalah korupsi. Dengan adanya lembaga yang secara khusus dibentuk untuk mengatasi masalah ini, diharapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan tindak pidana korupsi juga akan meningkat.
Melihat tantangan yang ada, langkah pembentukan Kortas Tipikor ini patut diapresiasi sebagai salah satu langkah strategis dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Masyarakat menantikan tindakan nyata yang dapat diambil oleh Kortas Tipikor dalam menuntaskan kasus-kasus korupsi yang masih mengganjal di negara ini.
